rodjetton.org – Jakarta, 22 Desember 2024 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Yasonna Laoly, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menyeret nama Harun Masiku. Pemanggilan ini menjadi langkah terbaru dalam upaya KPK mengungkap skandal besar yang telah mencuri perhatian publik sejak 2020.
Latar Belakang Kasus
Kasus Harun Masiku bermula dari dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Harun Masiku, yang diduga memberikan suap, hingga kini masih buron meski namanya terus menjadi sorotan. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak meyakini bahwa ada upaya sistematis untuk melindungi Harun dari proses hukum.
Peran Yasonna dalam Kasus Ini
Yasonna Laoly, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, sempat menjadi pusat kontroversi setelah muncul dugaan bahwa data keberadaan Harun Masiku di Indonesia sengaja dimanipulasi. Sistem imigrasi mencatat Harun berada di luar negeri, meski laporan menyebutkan ia telah kembali ke Indonesia saat kasus ini mencuat.
Pemanggilan Yasonna oleh KPK bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan atau pengetahuannya terkait manipulasi data tersebut. Dalam pernyataan resminya, KPK menegaskan bahwa pemanggilan ini adalah bagian dari proses mencari kebenaran, tanpa tendensi politik tertentu.
Tanggapan Yasonna
Menanggapi panggilan KPK, Yasonna menyatakan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam upaya melindungi Harun Masiku dan berharap proses ini dapat memberikan kejelasan hukum.
“Saya akan memenuhi panggilan KPK dan memberikan keterangan secara transparan. Ini adalah kesempatan untuk meluruskan berbagai tuduhan yang selama ini berkembang,” ujar Yasonna dalam konferensi pers singkat.
Langkah Selanjutnya
KPK berjanji untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Harun Masiku, meski masih buron, tetap menjadi prioritas utama lembaga antirasuah tersebut. Pihak KPK juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat membantu proses pencarian.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam penegakan hukum. Publik berharap, dengan pemanggilan Yasonna, ada titik terang yang dapat mengungkap jaringan yang melindungi Harun Masiku selama ini.
Jika Anda ingin menambahkan detail lain atau mengubah fokus artikel, beri tahu saya!